KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah. Hal ini menjadi sorotan utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tingkat Provinsi NTT yang diselenggarakan di Hotel Neo Aston Kupang pada Selasa (15/7/2025). Acara bertajuk “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan” ini dibuka langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi atas tren inflasi NTT yang tetap terkendali dan bergerak positif. Ia mengungkapkan, inflasi terkini Provinsi NTT tercatat sebesar 1,72% (yoy) pada Juni 2025, angka yang berada di bawah inflasi nasional sebesar 1,87% (yoy). Capaian ini menempatkan NTT pada urutan ke-17 sebagai provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia, sebuah prestasi yang patut disyukuri.
Prioritas Pangan dan Hilirisasi Produk Lokal
Gubernur Melki menekankan bahwa untuk menjaga stabilitas inflasi, diperlukan berbagai kegiatan konstruktif. Hal ini meliputi jaminan ketersediaan stok bahan pangan, keterjangkauan harga komoditas pokok, serta kelancaran distribusi dan pasokan. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya hilirisasi produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi berbagai produk turunan guna menciptakan nilai tambah.
Upaya ini sejalan dengan semangat program One Village One Product (OVOP), yang mendorong setiap desa untuk mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal. Gubernur Melki menegaskan bahwa NTT tidak boleh lagi mengekspor produk mentah. Sebaliknya, produk lokal harus diserap oleh pasar lokal dan dipasarkan melalui NTT Mart. “Melalui OVOP yang didorong hingga menjadi One Community One Product, digelorakan dengan Gerakan Beli NTT,” ujarnya.
Kolaborasi erat menjadi kunci. Gubernur Melki mencontohkan keberhasilan peluncuran GG Mart oleh GMIT Sinode bersama BI Perwakilan NTT, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi komunitas lain untuk diperluas. Inovasi-inovasi ini, menurutnya, sejalan dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat melibatkan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai penyedia bahan pangan melalui Koperasi Merah Putih yang terintegrasi.
Dengan demikian, perputaran ekonomi di NTT akan terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan laju inflasi dapat dikendalikan. “Melalui HLM TPID hari ini, mari bersinergi menjaga laju inflasi dengan spirit Ayo Bangun NTT,” ajak Gubernur penuh semangat, mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat NTT.
Senada dengan Gubernur, Kepala Perwakilan BI NTT, Agus Sistyo Widjajati, menyatakan bahwa inflasi NTT sepanjang 2025 berhasil ditekan di bawah 2%, menjadikan NTT salah satu dari lima provinsi dengan inflasi terendah nasional. Meski demikian, ia mengingatkan agar tetap waspada terhadap laju inflasi di lima kota indikator: Kota Kupang, Ngada, TTS, Maumere, dan Waingapu.
Agus Sistyo mengidentifikasi lima komoditas penyumbang utama inflasi di NTT, yaitu beras, aneka cabai, bawang merah, kopi bubuk, dan aneka ikan. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani NTT melalui tiga langkah: penerapan teknologi agrikultur modern, peningkatan kapasitas SDM, serta hilirisasi produk hasil pertanian yang diikuti dengan penyiapan pasar yang memadai.
Stimulus Ekonomi
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto, yang hadir secara virtual, turut menguraikan bahwa inflasi NTT terpantau baik karena selalu di bawah rata-rata nasional. Namun, komoditas seperti beras selalu menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat dalam skala besar.
Andriko juga memaparkan empat potensi daerah di NTT yang dapat berkontribusi mendukung ketahanan pangan: pengelolaan 384.951 Ha lahan basah yang belum maksimal (dengan neraca 881,454 ton), 1.841.379 Ha lahan kering, 100.000 Ha lahan modern, dan 10.000 Ha tambak garam. Potensi-potensi ini perlu dioptimalkan untuk kemandirian pangan NTT.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Pangan Nasional, Suardi Samirah, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah tulang punggung penciptaan Indonesia Emas 2045. Ia mengapresiasi langkah konkret Pemerintah Provinsi NTT dan BI Perwakilan Provinsi NTT yang akan memberikan efek multi player bagi NTT melalui pemanfaatan pangan lokal, sebagaimana disampaikan Gubernur Melki melalui program OVOP, Gerakan Beli NTT, dan NTT Mart.
Suardi menambahkan bahwa program-program strategis tersebut tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia berharap Pemprov NTT dapat bermitra dengan Badan Pangan Nasional untuk mempercepat pembangunan Sistem Pangan Pokok Gabah (SPPG) guna bersama-sama memajukan NTT.
Di sisi lain, Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ingin ekonomi semua wilayah meningkat.
Terdapat kebijakan jangka pendek berupa paket stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, serta optimalisasi ekonomi domestik. Ini mencakup diskon transportasi selama dua bulan (bertepatan dengan libur sekolah 2025), diskon tarif tol sebesar 20% bagi 110 juta pengendara pada Juni-Juli 2025, penebalan bantuan sosial (tambahan kartu sembako Rp200 ribu/bulan dan bantuan pangan 10 Kg/bulan), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran JKN sebesar 50% bagi pekerja sektor padat karya selama enam bulan.
HLM TPID ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pimpinan Perbankan, serta Akademisi. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen kolektif untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di NTT.
Melalui kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan NTT semakin tangguh menghadapi tantangan global. Sinergi seluruh pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. “Mari Kita Bersama Mengendalikan Inflasi di NTT, Ayo Bangun NTT!” seru Gubernur Melki, mengakhiri pertemuan. (Ing)
