KUPANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nusa Cendana (Undana) memberikan evaluasi komprehensif terhadap satu tahun masa jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma (2025–2026). Dalam pernyataan resminya, organisasi kemahasiswaan tersebut menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara klaim capaian makro pemerintah dengan kondisi sosiologis di tingkat akar rumput.
Ketua BEM Undana, Agnesia B. Selly, menjelaskan bahwa meskipun survei kepuasan publik menunjukkan angka 80,5%, parameter tersebut perlu diuji dengan validasi lapangan yang lebih mendalam. Menurutnya, pertumbuhan makro-ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipresentasikan belum bertransformasi menjadi kesejahteraan yang merata di wilayah pedesaan.
Evaluasi Jaring Pengaman Sosial dan Pendidikan
BEM Undana memberikan perhatian khusus pada efektivitas jaring pengaman sosial di NTT. Sekretaris BEM Undana, Eurico A. Boling, mengungkapkan bahwa kendala administratif, seperti sinkronisasi NIK dan KTP, masih menjadi hambatan utama dalam penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
“Kami melihat perlunya reformasi birokrasi dalam sistem distribusi bantuan sosial. Tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh tekanan ekonomi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan kehadiran negara melalui instrumen perlindungan sosial yang lebih responsif dan tepat sasaran,” tutur Eurico, Sabtu (21/2).
Transparansi Data Stunting dan Infrastruktur Wilayah Terisolasi
Terkait isu kesehatan masyarakat, BEM Undana mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan transparansi data stunting di setiap kabupaten. Pihak universitas melalui keterwakilan mahasiswa menuntut pelibatan akademisi dalam validasi data independen guna memastikan kebijakan intervensi gizi berbasis pada angka yang akurat dan non-politis.
Selain itu, ketimpangan infrastruktur di wilayah terpencil, seperti Amfoang di Kabupaten Kupang, menjadi catatan kritis dalam fungsi pengawasan daerah. BEM Undana menilai pembangunan masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara aksesibilitas jalan dan jembatan di daerah tertinggal masih dalam kondisi yang memerlukan penanganan segera untuk memutus isolasi wilayah.
Empat Rekomendasi Strategis bagi Pemprov NTT
Menutup evaluasi tahunan tersebut, BEM Undana menyampaikan empat poin tuntutan strategis sebagai bentuk kontribusi pemikiran akademis kepada pemerintah:
- Reformasi Birokrasi Sosial: Mempermudah prosedur penyaluran bantuan pendidikan dan sosial guna mencegah hambatan akses bagi warga miskin ekstrem.
- Transparansi Data Kesehatan: Membuka data anggaran dan capaian stunting per kabupaten kepada publik dan akademisi.
- Pemerataan Infrastruktur: Mempercepat konektivitas di wilayah tertinggal dan terisolasi guna mendukung mobilitas ekonomi lokal.
- Validasi Indikator Kinerja: Mengimbau pemerintah agar tidak menjadikan survei persepsi sebagai satu-satunya parameter keberhasilan program, melainkan menggunakan indikator kesejahteraan riil.
BEM Undana berkomitmen untuk tetap menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kepemimpinan Melki-Johni dalam melakukan penyesuaian kebijakan pada tahun kedua masa jabatan, demi memastikan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif di Nusa Tenggara Timur. (Ing)
