KUPANG — Komitmen Universitas Nusa Cendana (Undana) dalam mewujudkan transparansi informasi publik semakin kuat. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Sub Unit Hubungan Masyarakat (Humas), Undana fokus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan materi esensial. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 29 Agustus 2025 ini, mengupas tuntas dua pilar utama: Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).
Pelatihan di hari kedua ini, diawali dengan pengantar dari Sub Koordinator Humas, Ollien Manggol, S.KM., MPA, hadir memenuhi ruangan para pengelola data dan informasi dari berbagai unit kerja Undana. Dengan antusiasme yang tinggi, mereka mengikuti sesi yang dipandu oleh narasumber Reno Bima Yudha dari Komisi Informasi Pusat RI dan moderator Tri Octria Miranda, A.Md. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi, mengingat keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun kepercayaan publik.
Reno Bima Yudha, dalam pemaparannya, menekankan bahwa SLIP adalah fondasi penting dalam pelayanan informasi yang akuntabel. Ia menjelaskan bahwa SLIP merupakan implementasi dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang bertujuan memastikan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat, tepat, akurat, dan tidak diskriminatif. “Standar layanan ini bukan sekadar aturan, tetapi komitmen badan publik untuk melayani masyarakat secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia merinci tiga aspek utama penerapan SLIP. Pertama, universitas wajib menyediakan informasi secara proaktif melalui situs resmi. Kedua, setiap permintaan informasi harus dilayani dengan prosedur yang jelas dan mudah diakses. Ketiga, sengketa informasi publik harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Menurut Reno, keberhasilan SLIP sangat bergantung pada dukungan sarana, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan komitmen pimpinan.
Setelah membahas SLIP, materi dilanjutkan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP). Reno menjelaskan bahwa DIP adalah daftar resmi yang memuat informasi yang dikuasai oleh Undana, mencakup informasi yang wajib diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, maupun yang dikecualikan. Sesi diskusi menunjukkan tingginya minat peserta, yang menanyakan teknis penyusunan dan pembaruan DIP, serta pentingnya integrasi DIP dengan sistem digital.
Undana merespons antusiasme ini dengan komitmen serius. Beberapa langkah konkret yang akan diambil adalah penataan ulang daftar informasi, penstandaran mekanisme layanan, peningkatan koordinasi antar unit, dan penguatan peran PPID sebagai garda depan keterbukaan informasi. Konsistensi dalam pelaksanaan regulasi menjadi kunci keberhasilan, seperti yang ditekankan oleh moderator saat menutup sesi.
Mendorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Informasi
Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga dampak praktis yang signifikan. Fadil, perwakilan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), memberikan testimoni positif. “Kegiatan ini sangat membantu kami untuk membenahi manajemen di tingkat prodi, fakultas, bahkan institusi agar lebih baik,” ungkapnya. Menurutnya, sesi praktik langsung membantu peserta menyajikan informasi publik secara efektif dan efisien.
Senada dengan Fadil, Mikael Ratu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyoroti pentingnya tata kelola data yang disajikan oleh unit kerja. “Ada sisi positif dan negatif dari setiap informasi yang dipublikasikan. Dari sosialisasi ini, kami mendapat pemahaman baru sehingga lebih tahu batasan dalam menampilkan data,” jelasnya.
Sebagai penutup, kegiatan hari kedua diakhiri dengan sesi praktik langsung penyusunan DIP, di mana peserta merancang daftar informasi dengan bimbingan narasumber. Sesi ini menjadi bekal nyata bagi para pengelola informasi agar dapat bekerja lebih sistematis dan transparan, sekaligus menggarisbawahi komitmen Undana untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. (Iyl)
Galeri Foto
