KUPANG – Di tengah derasnya arus disrupsi digital, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggandeng Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk memperkuat kualitas penyiaran nasional. Kedua lembaga menyelenggarakan Webinar Diseminasi Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) bertema “Penguatan Kualitas Konten Lokal Menghadapi Disrupsi Digital” pada Jumat (31/10/2025) secara daring.
Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, akademisi, praktisi penyiaran, dan masyarakat umum ini menjadi wadah penting bagi perguruan tinggi untuk ikut mengawal kualitas siaran. Kolaborasi ini relevan di era ketika televisi bersaing ketat dengan media digital dan platform daring dalam memperebutkan perhatian publik.
Komisioner KPI Pusat, Aliyah, menjelaskan bahwa hasil IKPSTV 2024 menunjukkan indeks kualitas program siaran televisi nasional pada periode II mencapai rata-rata 3,22. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya dan telah melampaui standar minimal KPI sebesar 3,00, membuktikan adanya perbaikan dalam mutu siaran.
Program Religi (3,63) dan Berita (3,48) menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Namun, kategori Sinetron (2,60) dan Infotainment (2,90) masih berada di bawah standar. Aliyah juga menyoroti bahwa RTV menjadi lembaga penyiaran dengan indeks tertinggi untuk program berita, dinilai independen dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik atau bisnis.
Aliyah menekankan, hasil penelitian ini harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk mendorong lembaga penyiaran memperbaiki kualitas produksi dan kepatuhan terhadap etika penyiaran. Rekomendasinya meliputi peningkatan kepatuhan terhadap norma, penyediaan konten yang informatif dan edukatif, serta penguatan program yang aman untuk anak dan remaja.
Dari perspektif akademik, Dr. Mas’amah, M.Si., Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undana, turut memperkaya webinar dengan materi tentang Sosiolinguistik Siaran. Ia menjelaskan bahwa bahasa dalam konteks penyiaran adalah strategi sosial dan komunikasi, di mana presenter wajib peka terhadap audiensnya. Ia juga menyinggung tantangan besar penyiaran saat ini, yaitu berkurangnya minat anak muda menonton televisi karena lebih memilih media sosial.
Senada, Ketua KPI Pusat, Rizki Wahyuni, menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas konten berita di televisi, yang bertujuan utama menjaga integritas jurnalistik dan melindungi kepentingan publik dari berita bohong atau fitnah. KPI terus mengembangkan strategi pengawasan baru, termasuk penggunaan teknologi digital monitoring berbasis AI untuk memantau pelanggaran etika.
Rizki juga menyoroti langkah strategis untuk memperkuat berita lokal, seperti mendorong revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 agar lebih adaptif terhadap era digital dan menambahkan kategori “Indeks Berita Lokal” dalam IKPSTV. “Melalui pendekatan ini, KPI ingin memastikan bahwa televisi tidak kehilangan fungsinya sebagai media publik yang mendidik dan mencerminkan keberagaman lokal,” pungkas Rizki.
Amin Sabana, Anggota KPI Pusat, menjelaskan bahwa IKPSTV adalah instrumen utama untuk memastikan lembaga penyiaran menjalankan fungsinya sesuai amanat UU. “Negara punya tugas menjaga agar penyiaran menjadi sarana pembangunan martabat bangsa,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya pelestarian konten lokal dan bahasa daerah dalam siaran sebagai upaya menjaga jati diri bangsa. Di sisi lain, Dr. Willian Djani, M.Si., Dekan FISIP Undana, menekankan bahwa keterlibatan akademisi dalam penilaian siaran adalah tanggung jawab moral untuk membentuk masyarakat yang melek media dan kritis terhadap hoaks.
Mendukung penguatan konten daerah, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTT, Gavriel Putra Novanto, mengajak TVRI maupun RRI untuk memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten dan siaran dalam Bahasa Daerah, sebagai upaya mempertahankan eksistensi keanekaragaman budaya NTT. Anggota KPI, Amin Sabana, menutup webinar dengan pesan kuat, mengajak peserta untuk menjadi agen literasi media, yakni “generasi menengadah” yang kritis dan tidak mudah menyebarkan informasi tidak benar. (ref)
