KUPANG – Universitas Nusa Cendana (Undana) menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kekerasan berbasis gender (KBG) yang kian mengkhawatirkan di lingkungan kampus dan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah konkret ini terwujud melalui audiensi antara Rektor Undana, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc., dengan Direktris Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH APIK NTT), Ansy Damaris Rihi Dara, SH., beserta tim, dan perwakilan dari Jakarta Feminist, Matthew Thimoty dan Khaesan Echa. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Rektor Undana pada Jumat (9/5/2025), membuka peluang kolaborasi strategis dalam penanganan berbagai bentuk KBG.
Audiensi ini menjadi babak baru dalam upaya Undana memerangi KBG, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, hingga kebijakan yang berpotensi melanggengkan kekerasan. Turut hadir mendampingi Rektor dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Satuan Tugas Pencegahan, Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Undana, Dr. Simplexius Asa, SH., MH., yang selama ini menjadi garda terdepan universitas dalam isu krusial ini.
Komitmen Undana dalam Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender
Rektor Undana, Prof. Maxs Sanam, menegaskan bahwa pemberantasan KBG telah menjadi prioritas sejak awal kepemimpinannya. Keseriusan ini diwujudkan dengan pembentukan Satgas PPKS Undana pada tahun 2021. Lebih lanjut, Undana aktif melibatkan berbagai elemen kampus dalam upaya pencegahan dan penanganan KBG.
“Kami telah mendorong Satgas PPKS untuk menggandeng Dharma Wanita Persatuan (DWP) Undana dalam melakukan berbagai kampanye anti kekerasan di lingkungan kampus,” ungkap Prof. Maxs. Salah satu implementasinya adalah melalui pembuatan poster dan video edukatif yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa. Selain itu, untuk memperkuat sosialisasi dan kampanye, PPKS Undana juga telah menunjuk duta anti kekerasan dari kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan di lingkungan kampus.
Upaya proaktif Undana dalam pencegahan dan penanggulangan KBG juga tercermin dalam materi pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Praktik baik ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada Juli 2024 lalu. Undana dinilai memiliki implementasi PPKS yang menarik dan terpilih menjadi role model bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia.
Kendati demikian, Rektor tidak menampik kemungkinan terjadinya kasus KBG di lingkungan kampusnya. Namun, ia memastikan bahwa tindakan tegas telah diambil terhadap pelaku. “Saya tidak segan-segan mencopot jabatan yang diemban oleh pelaku kekerasan. Ini telah saya lakukan demi menjaga citra dan marwah Undana,” tegasnya.
Peluang Sinergi Strategis dengan LBH APIK NTT dan Jakarta Feminist
Komitmen dan langkah konkret Undana dalam menangani KBG mendapat apresiasi tinggi dari Direktris LBH APIK NTT, Ansy Damaris Rihi Dara. “Saya sangat terkesan bertemu dengan pimpinan kampus yang benar-benar konsen dengan penanganan kekerasan berbasis gender,” ujarnya. Ansy juga mengagumi kolaborasi PPKS Undana dengan DWP serta peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan.
Lebih lanjut, Ansy berharap Undana dapat membuka diri untuk menjalin kerja sama yang erat dengan LBH APIK NTT dan Jakarta Feminist. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan KBG yang marak terjadi di NTT, tidak hanya di lingkungan kampus tetapi juga di tengah masyarakat.
Perwakilan Jakarta Feminist, Matthew Thimoty, menjelaskan bahwa komunitasnya berfokus pada promosi nilai-nilai feminis demi mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Jakarta Feminist dikenal sebagai inisiator Women’s March Jakarta, pengurus Feminist Fest, dan pengembang Cari Layanan, sebuah direktori penting yang menyediakan informasi bantuan bagi korban kekerasan berbasis gender di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Matthew juga memperkenalkan Metode Intervensi BANTU. Metode ini merupakan pendekatan responsif korban yang dikembangkan oleh Jakarta Feminist dan Cari Layanan bekerja sama dengan 114 LBH, termasuk LBH APIK. Metode BANTU, yang merupakan akronim dari Berani Tegur, Amankan Korban, Ngajak orang lain untuk membantu, Tanya Kebutuhan, dan Usahakan Dokumentasi, dirancang sebagai panduan praktis bagi masyarakat kampus dalam memberikan respons yang tepat dan berpihak kepada korban KBG.
Pertemuan ini menjadi momentum penting yang membuka jalan bagi kolaborasi yang konstruktif antara Undana, LBH APIK NTT, dan Jakarta Feminist. Diharapkan, sinergi ini akan menghasilkan program-program yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan berbasis gender, menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif, serta memberikan kontribusi signifikan dalam memberantas KBG di seluruh Nusa Tenggara Timur. (Ref)
