- Rektor: Masyarakat NTT Harus Paling Depan Jaga Pancasila
Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana),Prof.Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D mengajak civitas akademika Undana dan masyarakat NTT agar menjaga ideologi pancasila. Hal itu menyusul adanya rongrongan terhadap ideologi NKRI akhir-akhir ini semakin masif. “Nilai-nilai Pancasila digali dari Bumi NTT, sehingga masyarakat NTT harus berdiri paling depan jaga eksistensi Pancasila dan NKRI, dari rongrongan kelompok-kelompok yang ingin menegakkan ideologi lain,” ungkapnya saat menyampaikan amanat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10/2019) di halaman depan gedung rektorat, Undana Penfui.
Benu menuturkan, memang sejak tahun 1965 Pancasila sudah mendapat ujian, terutama dalam gerakan 30 September (G30S) PKI. Karena itu, sejak tanggal 1 Oktober para the founding fathers menetapkannya sebagai hari kesaktian Pancasila.
Saat ini, kata dia, Indonesia sedang menghadapi eskalasi politik. “Karena itu saya mau katakana demokrasi kita bukan demokrasi liberal, tetapi demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,” ungkap Guru Besar Ekonomi Pertanian itu. “Kalau demokrasi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, maka pemimpinnya harus yang bijak bestari. Pemimpin seperti itu dia tau kapan dia harus bersama rakyat, kapan dia harus bersebarangan dengan masyarakat manakala ada yang menggugat pemerintahan dan NKRI,” tambahnya.
Ia menyebut, ideologi Pancasila memberi kebebasan kepada masyarakat, khsusnya mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi, tegas dia, ideologi Pancasila juga tidak mengijinkan para massa aksi melakukan tindakan-tindakan yang diluar dari ideologi tersebut. Kecuali, menurut dia, ideologi liberal memungkinkan mahasiswa untuk mengekspresikan seluruh kebebasan untuk berekspresi.
Para pejabat di lingkungan Undana beserta para mahasiswa saat mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Rektorat Undana.
Ia menyebut, adanya larangan kepada mahasiswa untuk melakukan demonstrasi dengan menggunakan atribut kampus, karena demonstrasi massa mahasiswa telah disusupi berbagai kepentingan, terutama kepentingan merongrong Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tungl Ika dan NKRI. Kepentingan lainnya adalah tidak mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan adanya upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pilpres beberapa waktu lalu.
Karena itu, maka rektor se-Indonesia, khsusnya di Kota Kupang sepakat melakukan larangan bagi mahasiswa yang menggunakan atribut kampus. Kampus, kata dia, mendukung kebebasan berpendapat mahasiswa, tetapi kampus tidak mendukung adanya aksi masa yang ditunggangi pihak lain kemudian melawan eksistensi Pansasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Bahkan, kampus juga tidak mendukung adanya mahasiswa atau masyarakat yang hendak menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Ir.Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin.
Untuk itu, pada tanggal 3 Oktober mendatang, Rektor mengundang seluruh civitas akademika agar Bersama-sama mengikuti deklarasi dukungan terhadaop Pancasila, NKRI dan terhadap pemerintahan yang sah saat ini yakni Presiden Joko Widodo.
Hadir pada kesempatan itu, para Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, para Dekan, para Wakil Dekan, para Asisten Direktur PPs, para Kepala Biro, para Ketua dan SekretarisLembaga, para Kabag dan Kasubag, para tenaga kependidikan serta mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. [rlf/ds]
