KUPANG – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nusa Cendana (Undana) menggelar acara “Treasury Goes to Campus” di aula FEB, Rabu (19/3/2025). Acara ini bertujuan mengedukasi mahasiswa tentang peran fiskal (APBN) dalam pembangunan dan perekonomian di NTT.
Acara yang diikuti ratusan mahasiswa FEB ini menghadirkan Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) Kanwil DJPb NTT, Edy Purwanto, dan Local Expert DJPb, Dr. Rolland E. Fanggidae sebagai narasumber. Rikhard Titing Christopher Bolang, SE., M.Ec.Dev bertindak sebagai moderator.
Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemikiran kritis dan matematika dalam ekonomi pembangunan. Ia juga membahas dampak pandemi COVID-19 dan reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah, termasuk penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPB), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Widodo menyoroti tantangan globalisasi dan pentingnya sektor energi dan pangan sebagai perhatian utama di NTT.
Kepala Bidang PPA Kanwil DJPb NTT, Edy Purwanto, menjelaskan bahwa anggaran fiskal atau APBN yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 sebesar Rp 25,30 triliun dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. Purwanto merincikan alokasi dana tersebut, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 189,81 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 14,95 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 3,21 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 3,86 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp 212,36 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp 2,85 triliun. Ia menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat desa untuk pengentasan kemiskinan dan stunting.
Isu – isu Penelitian
Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dampaknya belum terlihat signifikan. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nusa Cendana (Undana), dalam penyampaiannya juga mengajak mahasiswa untuk meneliti isu-isu krusial ini dan menemukan solusi inovatif.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan bendungan seperti Ragnamo, Rotiklot, dan Napun Gete, yang telah menelan anggaran besar, belum memberikan dampak ekonomi yang diharapkan. “Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurang maksimalnya saluran air yang mengalir dari bendungan menuju area pertanian,” jelasnya.
Selain itu, Dr. Rolland juga menyoroti penurunan signifikan dalam luas tanam padi dan jagung antara 2019-2024, serta defisit beras yang mencapai 183 ribu ton pada 2024. “Hal ini membuat NTT sangat bergantung pada impor beras dari luar,” tuturnya.
Dr. Rolland juga mendorong mahasiswa untuk meneliti penyebab penurunan produksi pertanian, dampak kebijakan fiskal seperti alokasi dana desa dan program makan bergizi gratis (MBG), pentingnya diversifikasi pangan lokal, serta kesiapan NTT dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang berkelanjutan. “Topik-topik ini sangat relevan untuk penelitian skripsi mahasiswa dan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan di masa depan,” tegasnya.
Dekan FEB Undana, Dr. Apriana H. J. Fanggidae, SE. M. Si, menyambut baik inisiasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) NTT untuk mengedukasi mahasiswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat diikuti dengan baik oleh mahasiswa dan menjadi momentum untuk belajar langsung dari para praktisi tentang pengelolaan APBN di NTT. “Saya menyampaikan terima kasih kepada DJPb NTT yang melaksanakan kegiatan penting ini di FEB,” ujarnya. (Ref)
