KUPANG – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menggelar kampanye nasional bertajuk “Rise and Speak: Berani Bicara, Selamatkan Sesama” di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 20 Mei 2025. Kampanye ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk menggugah kesadaran publik, khususnya generasi muda, agar lebih berani bersuara dan bertindak dalam menghadapi kasus kekerasan serta praktik perdagangan orang yang kian kompleks.
Hadir dalam kegiatan ini Rektor Universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. drh. Maxs U E Sanam, M.Sc didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Dr. Paul Tamelan, M.Si, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Undana, Dr. Simplexius Asa, SH.,MH dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Undana, drh. Hembang Murni Pancasilawati Sanam.
Wakil Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Enggar Pareanom,S.Sos.,S.IK dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun keberanian kolektif untuk melawan kekerasan dan eksploitasi yang menyasar perempuan, anak, dan kelompok rentan. “Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk mendengar, tapi untuk bangkit dan bersuara. Karena kekerasan bisa terjadi di mana saja—di kampus, tempat ibadah, bahkan ruang privat yang mestinya aman,” tegas Kombes Enggar.
Enggar mengungkapkan keprihatinan atas semakin banyaknya anak muda yang terjebak dalam skema Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modus operandi pelaku kerap bermula dari bujuk rayu pekerjaan bergaji besar, namun berujung pada eksploitasi di dalam maupun luar negeri. “Mirisnya, banyak korban yang tidak sadar bahwa mereka sedang dieksploitasi. Bahkan ada yang menjadi korban eksploitasi seksual digital,” ungkapnya. Mahasiswa dan pelajar disebutnya termasuk kelompok rentan menjadi target TPPO. Oleh karena itu, ia mendorong agar mereka tidak hanya membekali diri dengan pengetahuan, tetapi juga keberanian untuk melaporkan setiap indikasi kekerasan atau perdagangan orang.
“Kami tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga ingin membangun budaya peduli, edukatif, dan inklusif. Suara kalian bisa menyelamatkan banyak orang,” ujar Enggar, mengajak seluruh civitas akademika untuk tidak diam.
Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang, SP.,MM yang hadir mewakili Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi atas langkah Polri yang menyasar kalangan kampus sebagai mitra penting dalam pencegahan TPPO. “Kami menyambut baik inisiatif ini. Pemerintah Provinsi juga telah membentuk Gugus Tugas untuk menangani TPPO secara lebih terstruktur dan bersinergi dengan kepolisian,” kata Sylvia. Ia menegaskan, Pemprov NTT tidak akan tinggal diam menghadapi maraknya perdagangan orang. Setiap indikasi TPPO langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor untuk memberikan efek jera kepada pelaku. “Edukasi terus kami lakukan, Bapak Gubernur juga membentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan korban TPPO serta untuk penegakan hukum kami berkolaborasi dengan kepolisian,” tambahnya.
Pembelajaran Langsung dan Pesan Inspiratif
Semangat Hari Kebangkitan Nasional ke-117 menjadi pemicu bagi mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk lebih gencar menyuarakan perlawanan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Diskusi interaktif yang diselenggarakan oleh Tempo Media Grup dan Bareskrim POLRI ini pihak menjadi wadah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong aksi nyata.
Ratusan mahasiswa Undana tampak antusias mengikuti pemaparan materi dan sharing pengalaman dari lima narasumber antara lain dr. Yusi T Kusumawardhani dari Dinas Sosial Provinsi NTT, Suratmi Hamida, S.Sos dari BP3MI NTT dan Thomas Jefferson dari Kantor Imigrasi Kupang. Dalam sesi diskusi, yang dipimpin oleh moderator Ollien Manggol, S.KM.,MPA, Sub Koordinator Humas dan Kerjasama Undana, berbagai pertanyaan kritis diajukan kepada narasumber, yang juga menghadirkan perwakilan dari pemerintah dan tokoh agama. Mahasiswa juga memanfaatkan Pojok Konsultasi dan Pojok Lapor Bu Polwan untuk menyampaikan informasi atau aduan terkait kekerasan dan TPPO yang terjadi di sekitar mereka.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, panitia turut menghadirkan korban TPPO agar peserta memahami secara langsung modus operandi yang digunakan pelaku. Edukasi ini diakhiri dengan pemutaran film pendek “Kabut Berduri”, yang menggambarkan realita kelam perdagangan manusia.
Rambu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Undana, menyatakan kekagumannya terhadap inisiatif diskusi ini. “Diskusi tentang TPPO di NTT ini sangat membangun,” ujar Rambu dengan nada antusias. Ia menambahkan bahwa kegiatan semacam ini merupakan momen refleksi yang tepat bagi mahasiswa, apalagi bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang sarat makna perjuangan dan kebangkitan bangsa.
Rambu menegaskan bahwa diskusi tersebut telah membuka mata mahasiswa terhadap kompleksitas dan urgensi isu TPPO di NTT. “Kami merasa lebih paham dan terdorong untuk berani bersuara, berani melaporkan, dan berani menyelamatkan sesama,” tegasnya, menunjukkan komitmen kuat dari kalangan mahasiswa. Kesadaran ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menggerakkan lebih banyak mahasiswa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO. (Ing)
