KUPANG – Universitas Nusa Cendana (Undana) menjadi tuan rumah forum diskusi publik yang digagas oleh Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Undana bekerja sama dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang. Mengambil tema “Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan NTT: Evaluasi 100 Hari Kerja Pemprov NTT,” acara ini digelar di Aula Rektorat Undana pada Rabu, 4 Juni 2025, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni.
Forum ini bertujuan mengevaluasi kinerja 100 hari kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang jatuh tepat pada tanggal 30 Mei 2025, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam penataan pembangunan daerah. Meskipun 100 hari bukanlah tolok ukur utama keberhasilan, kurun waktu ini dinilai mampu menjadi indikator awal penilaian program kerja pemerintah.
Sejumlah narasumber terkemuka hadir dalam diskusi ini, antara lain Wakil Gubernur NTT Irjen Pol (P) Drs. Johni Asadoma, M.Hum, Anggota DPRD Provinsi NTT Drs. Kasimirus Kolo, M.Si, Dosen FISIP Undana Dr. Rudi Rohi, M.Si, serta Dosen STIE Oematonis Kupang Dr. Thomas Ola Langoday, S.E., M.Si. Kehadiran mereka diperkaya dengan partisipasi organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kupang, seperti BEM/BLM Poltekkes, Universitas Muhammadiyah, Universitas Katolik Widya Mandira, dan Universitas Kristen Artha Wacana.
Rektor Undana, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc, menyambut baik kehadiran Wakil Gubernur NTT sebagai sinyal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. “Civitas akademika memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi mendukung secara aktif dalam setiap gerak nadi pembangunan, terutama yang berada di NTT,” ujarnya, mencontohkan isu stunting sebagai area kontribusi.
Prof. Maxs juga mengapresiasi kolaborasi antara BLM Undana dengan organisasi mahasiswa dan kepemudaan eksternal lainnya. “Ini adalah suatu contoh yang baik sekali, ada kombinasi, tidak saja Undana. Undana tidak seeksklusif itu karena ada kelebihan lain dari mitra-mitra kita di perguruan tinggi lain yang bisa berkolaborasi dan berkontribusi bersama untuk kemajuan NTT,” tambahnya. Ia menekankan pentingnya mahasiswa menyampaikan pandangan kritis secara proporsional dan disertai solusi konstruktif, sebagai bekal bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan NTT yang maju dan sejahtera.
Tantangan 100 Hari dan Reaktualisasi Pancasila dalam Pembangunan NTT
Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (P) Drs. Johni Asadoma, M.Hum, sebagai pembicara utama, mengakui bahwa dalam 100 hari kerja, belum ada capaian signifikan yang dapat diukur. Ia menjelaskan, masa ini lebih banyak digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya kerja, memetakan masalah, serta membangun fondasi pembangunan NTT. “Hal-hal tersebut membutuhkan waktu tetapi kami akan terus berusaha agar 100 hari kerja ini dapat memberikan panduan dan arah pembangunan NTT lima tahun ke depan,” jelasnya.
Wagub Johni Asadoma menegaskan beberapa alasan krusial perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan NTT:
- NTT sebagai bagian integral dari Indonesia harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- Keberagaman yang dimiliki NTT sebagai provinsi kepulauan memerlukan Pancasila sebagai perekat.
- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya informasi, komunikasi, dan transportasi, menuntut pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai luhur.
- Pembangunan NTT harus selaras dengan Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, damai, dan maju.
- Pancasila telah terbukti kesaktiannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur NTT memaparkan korelasi antara nilai-nilai Pancasila dengan program kerja yang telah dilaksanakan dalam 100 hari masa kepemimpinan mereka: Ketuhanan Yang Maha Esa: Mendukung kebebasan beragama, penandatanganan MoU dengan berbagai lembaga keagamaan, dan pembinaan rohani. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Pendampingan siswa menuju PTN dan sekolah kedinasan, penguatan posyandu dan kader kesehatan, pemerataan pembangunan dan infrastruktur, pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja lepas, serta pembentukan satgas TPPO.
Persatuan Indonesia: Pembentukan MoU dengan tokoh agama, sekretariat bersama yang melibatkan seluruh masyarakat NTT, menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat dan laut, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mencegah konflik batas negara RI-RDTL. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga provinsi, pembentukan program meja rakyat, serta membangun kerja sama antara DPRD Provinsi NTT. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pemberdayaan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan dengan program one village one product (OVOP), mendukung pembentukan koperasi Merah-Putih, gerakan beli NTT, serta pembangunan infrastruktur.
Di akhir paparannya, Irjen Pol Johni Asadoma mengajak seluruh peserta untuk menggaungkan jargon “Ayo Bangun NTT” dengan mengimplementasikan kedisiplinan, belajar, kerja keras dan cerdas, fokus pada tujuan, inovatif, kreatif, kolaboratif, serta cinta sesama, cinta NTT, dan cinta Indonesia. (Fnt)
