KUPANG – Dalam rangka mewujudkan birokrasi kelas dunia pada tahun 2045, yang digagas pemerintah Indonesia satu dekade terakhir ini, Ilmu Adminstrasi Publik – Program S1, S2 dan S3 – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) menyelenggarakan 1st Cendana International Conference of Public Administration atau seminar internasional administrasi publik Undana ke-1.
Seminar internasional perdana tersebut dibuka oleh Rektor Undana, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc di Hotel Harper, Kota Kupang, Rabu 2 Agustus 2023.
Lima narasumber berkompeten dari tiga negara dihadirkan untuk menyampaikan subsansi dan wawasan komprehensif terkait dengan tema yang diangkat, yakni “Reformasi dan Inovasi Sektor Publik Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2045”.
Mereka adalah Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc dari Universitas Indonesia; Dr M. R. Khairul Muluk M.Si selaku Wakil Ketua Asosiasi Administrasi Publik Indonesia dan Dosen Universitas Brawijaya; Dr. Laurence P. Sayrani, M. PA selaku Ketua Prodi S3 Ilmu Administrasi Pascasarjana Undana; Jacobus Rijoly dari University of Kentucky, dan Dr. Manuel Florencio da Conossa Vong dari Institut Teknologi Dili. Moderator yang memandu acara tersebut adalah Sandra Clarissa Umbu Datta, S.IKom., M.Ikom.
Hadir pada kesempatan itu, Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Johni Asadoma, M.Hum, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Siprianus Suban Garak, M.Sc, Dekan FISIP Dr. Melkisedek N. B. C. Neolaka, M.Si, Wakil Dekan II FISIP, Dr. Mas’amah, S.Pd M.Si, Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi, Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si, Ketua Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Dr. Hendrik Toda, S.Sos., M.Si beserta para pengajar Ilmu Administrasi Negara di lingkungan FISIP Undana.
Rektor Undana, Prof. Maxs Sanam ketika membuka konferensi tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan konferensi internasional oleh Ilmu Administrasi pada FISIP Undana. Rektor menyampaikan bahwa ilmu administrasi diperlukan dalam praktek pemerintahan atau di dunia birokrasi.
Prof. Maxs juga menyampaikan bahwa melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, konferensi tersebut sangat penting bagi dosen maupun mahasiswa agar pada saatnya reformasi birokrasi kelas dunia dapat terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional maupun daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Internasional, Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si dalam laporannya menyampaikan, birokrasi kelas dunia merupakan tujuan yang harus dikejar karena secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan daya saing suatu negara di kancah internasional.
Ia menjelaskan, melalui reformasi dan inovasi sektor publik, birokrasi yang efektif dan efisien dapat diwujudkan dan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat. Namun, harus diingat bahwa proses reformasi dan inovasi sektor publik itu menantang. Diperlukan dukungan dari seluruh elemen politik, birokrasi, akademisi, dan masyarakat yang berkomitmen untuk membawa perubahan positif.
“Berkaca dari uraian di atas, maka tema yang kami angkat dalam Konferensi Internasional Administrasi Publik ini adalah: Reformasi dan Inovasi Sektor Publik Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2045,” jelasnya dihadapan ratusan mahasiswa Ilmu Administrasi yang hadir.
Seminar internasional ini bertujuan untuk menambah dan memperkaya khazanah ilmu Administrasi Publik, khususnya bagaimana kita melihat dan memahami fenomena reformasi dan inovasi sektor publik yang terjadi di tengah-tengah kita, seperti perubahan regulasi, dan penggunaan teknologi digital di berbagai lini sektor publik baik di pusat maupun daerah bahkan di perguruan tinggi. (rfl).
FOTO-FOTO
